Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BOBONG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
1/Pdt.G/2020/PN Bbg LA DAIYONO alias LA DAYONO 1.PT. ADIDAYA TANGGUH
2.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
Pemberitahuan Putusan Banding
Tanggal Pendaftaran Senin, 09 Mar. 2020
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 1/Pdt.G/2020/PN Bbg
Tanggal Surat Senin, 09 Mar. 2020
Nomor Surat -
Penggugat
NoNama
1LA DAIYONO alias LA DAYONO
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1FATAHILLAH, SHLADAIYONO Alias LA DAYONO
2Muhamad Ardi Hazim, SHLADAIYONO Alias LA DAYONO
Tergugat
NoNama
1PT. ADIDAYA TANGGUH
2Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia
3Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
4PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
Kuasa Hukum Tergugat
NoNamaNama Pihak
1Zulkifli La Djupa, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
2Haryono Abarudin, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
3Alifudin, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
4Burnawan, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
5Mochtar Badin, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
6Muhdi Soamole, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
7Rahim YasimPT. ADI DAYA TANGGUH
8Kus Hadi YahyaPT. ADI DAYA TANGGUH
9anton Susilo, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
10Yudhi Satrio Nugroho, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
11Yayan Alfian, S.H.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum
  1. DALAM PROVISI
    - Memerintahkan TERGUGAT I, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
    - Meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa.
    - Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT menyatakan Banding atau Kasasi (Uit voerbaar bij vooraad);
  2. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

  1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di kawasan Mbose, Desa Tolong, Kecamatan Lede Kab. Pulau Taliabu, dengan ukuran 100M2 (seratus meter persegi) x 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi)atau luas 17.000 M2 (tujuh belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
    Utara   : Laut
    Timur  : Dahulu Heri Bohang, sekarang Pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH
    Selatan : Dahulu Hanasino sekarang Pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH
    Barat   : Dahulu Yasua Palalang, Kresto Paldagu, sekarang pelabuhan PT. ADIDAYA TANGGUH,

Yang saat ini beruba menjadi Pelabuhan Khusus Adalah sah milik  PENGGUGAT.

  1. Manyatakan alat bukti surat milik PENGGUGAT berupa :
    1. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : 18/004/SKKT/DS-TLG/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama LA DAYONO, 
    2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAAN HAK ATAS TANAH/KINTAL/ KEBUN tanggal 14 November 2012;
    3. SURAT KETERANGAN Nomor : 008/SK-KT/IX/2019 tanggal 9 September 2019;

adalah sah dan berkekuatan hukum;

  1. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai, menggali dan menjadikan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT menjadi Pelabuhan Khusus Milik TERGUGAT I, serta tindakan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IV yang memberikan izin atau rekomendasi pembangunan pelabuhan khusus diatas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, maka patutlah perbuatan PARA TERGUGAT disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
  1. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung-renteng untuk membayar biaya kerugian kepada PENGGUGAT baik secara Materil maupun Immateril sebesar Rp. 29.731.500.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. MATERIL :

I.Nilai jual tanah :

  • Bahwa oleh karena tanah milik PENGGUGAT merupakan lahan produktif maka nilai jual tanah tersebut Rp. 1.500.000,- per meter
  • Luas lahan luas 17.000 M2 .
  • Jadi Rp. 1.500.000,- X 17.000 M2. = Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
  1. Nilai Hasil Panen untuk tanaman Ubi :
  2.  

- Mulai tidak menhasilkan akibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;

- Jadi Rp. 600.000 x1.825 hari = 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)

  1. Nilai Hasil Panen untuk tanaman Nenas :
  2. Hasil jual ubi Rp. 300.000,-per hari;
  3. Mulai tidak menhasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;
  4. Jadi Rp. 300.000 x 1.825 hari = 547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
  5.  
    1. Nilai Hasil Panen untuk tanaman Kelapa :
  6. Hasil jual ubi Rp. 200.000,-per hari;
  7. Mulai tidak menhasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun atau 1.825 hari;
  8. Jadi Rp. 200.000 x x 1.825 hari = 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
  1. Nilai Hasil Panen untuk tanaman Jambu Mete :
  2. Hasil jual jambu metei Rp. 23.000,-per kilogram;
  3. Hasil Panen setia 1 tahun sebanyak 1,5 ton.
  4. Mulai tidak menhasilkan alibat penggusuran dan penggalian sejak tahun 2015 sampai 2020 atau selama 5 tahun;
  5. Jadi Rp. 23.000 x 1.500 kg x 5 tahun = 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Jadi total kerugian Materiil senilai : Rp. 25.500.000.000,- + Rp. 1.095.000.000,- + Rp. 547.000.000,- + Rp. 365.000.000,- + Rp.172.500.000,- = Rp.27.679.500.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus  tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

  1. IMMATERIL :
  • Nilai hasil Panen sejak gugatan diajukan, Maret 2020 sampai dengan Penanganan Kasasi di Mahkama Agung RI atau selama 16 buan yakni 5 bulan ditinggkat Pertama, 3 bulan ditingkat Banding dan 8 bulan ditingkat Kasasi maka dapat dihitung sebagai berikut :
  • Tanaman Ubi : Rp. 600.000,- x 30 hari x 16 bulan = Rp.288.000.000,-
  • Tanaman Nenas : Rp.300.000, x 30 hari x 16 bulan =Rp.144.000.000,-
  • Tanaman Kelapa : Rp. 200.000, x 30 hari x 16 Bulan =Rp.96.000.000,-
  • Tanaman Jambu Mete : Rp. 23.000,- X  1.500 kg x 2 = Rp. 69.000.000,-

Total : Rp. 597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

  • Biaya Pengeluaran selama proses pengurusan tanah obyek sengketa sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 = Rp.520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah).
  • Akibat perbutan PARA TERGUGAT, kini PENGGUGAT merasa harkat dan martabatnya diserang sehingga apabila ditaksir senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian Immateril sebesar Rp. 597.000.000,- + Rp.520.000.000,- +1.000.000.000,- = Rp.  2.117.000.000,- (dua milyar seratus tujuh belas juta rupiah).

C.  BIAYA PANJAR DAN BIAYA TAMBAHAN PANJAR GANTI RUGI TANAMAN YANG DITERIMA PENGGUGAT DARI TERGUGAT I :

- Biaya Panjar Ganti Rugi Tanaman Sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Tambahan Biaya Panjar Ganti Rugi Tanaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

D. JADI TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL SEBESAR :

Kerugian Materil Rp. 27.679.500.000,-  + Kerugian Immateril Rp.  2.117.000.000,-  -  Pembayaran Panjar Tergugat I kepada Penggugat Rp. 65.000.000.000,- = 

Rp. 29.731.500.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

  1. Menghukum TERGUGAT I  untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun;
  1. Menyatakan segalah surat-surat milik PARA TERGUGAT ataupun pihak lain yang berada diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT, tidak memiliki kekuatan hukum.
  1. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak